Hindari “People Power”, Apa yang Harus Dilakukan Petahana?

Ultimatum dari pendukung paslon 02 Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno akan melakukan People Power jika KPU pada Rabu, 22 Mei 2019 menyatakan paslon 01 Joko Widodo–Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 bukanlah isapan jempol belaka.

Bahkan, mereka menyatakan siap Jihad Total. Mereka kini hanya menunggu komando ulama sebagai pendukung penuh Prabowo–Sandi pasca Ijtima' Ulama III lalu di Jakarta, meski keputusan tersebut ditentang Menko Polhukam Wiranto dan Kepala KSP Moeldoko.  

Pasalnya, berbagai modus kecurangan Pilpres 2019 telah tersebar luas di masyarakat. KPU dianggap telah curang dan terkesan berpihak pada Jokowi–Ma’ruf. Mereka meminta, KPU harus jujur dan adil membacakan pemenang Pilpres 2019 berdasar data Form C1 Asli.

Pasalnya, data Real Count (RC) BPN Prabowo–Sandi dan banyak Relawan Prabowo–Sandi serta Lembaga Independen lainnya telah mengungkap, hasil perhitungannya justru perolehan paslon 02 jauh lebih unggul daripada paslon 01. Inilah pertarungan petahana vs rakyat!

Masyarakat merasa suaranya telah dimanipulasi KPU yang berniat memenangkan capres 01 petahana Jokowi. KPU curang sangatlah jelas mencolok mata, tapi rakyat diminta bersabar untuk turun ke jalan lakukan People Power Super Damai (PPSD), Rabu, 22 Mei 2019.     

Rakyat hanya menunggu Komando Ulama sebagai pendukung penuh Prabowo Sandi. Dari sumber-sumber intelijen disebutkan, jika people power benar-benar terjadi, diperkirakan jumlah rakyat yang turun ke jalan melebihi Aksi Damai 411, 212, maupun Reuni 212.

“Karena akan berlangsung di hampir setiap daerah,” ungkapnya kepada Pepnews.com. Sekarang ini ultimatum sudah jelas, apa yang akan dilakukan rakyat pada Rabu, 22 Mei 2019: Pertama, Sujud syukur dan damai bila KPU menyatakan kemenangan 02;

Kedua, Turun ke jalan apabila KPU menyatakan kemenangan 01; Ketiga, Kami rakyat RI  dan Ulama siap Jihad Total, tidak takut mati, tidak takut terhadap penguasa bila dzalim, hanya takut kepada Allah SWT. Allahu Akbar!

Keempat, Negeri ini bukan milik Jokowi dan Koalisi 01, tapi milik seluruh rakyat RI. Sekarang rakyat di atas 60% menginginkan ganti Presiden untuk perubahan menuju RI adil makmur, tidak rela dijajah asing dan aseng yang telah tampak dampak nyata Imperialis baru China dengan program OBOR-nya.

Kelima, Kami sangat yakin TNI akan membela rakyat, tak akan membela penguasa karena TNI lahir dari rakyat untuk rakyat. Begitu pula Polri masih banyak yang siap pro rakyat apabila people power benar-benar terjadi.

Lihat saja pada saatnya, Allah SWT akan memihak siapa. Yang pasti keadilan dan kebenaran sebagai al haq harus ditegakkan dan dibela. “KPU ikut menyumbang apa yang akan terjadi di seluruh RI ini sejak 22 Mei 2019,” begitu bunyi Surat Relawan 02 di grup WA.

“Kalian pihak penguasa/petahana bisa bayangkan dari sekarang berapa jumlah tumpah ruah rakyat bersatu di 22-5-2019 akan jauh melebihi dari aksi-aksi sebelumnya yang pernah ada dan Jokowi jangan lari dari Kami, tapi hadapi Kami yang menuntut kejujuran dan keadilan.”

Baca Juga: People Power Lambemu Ndower

“Hadirlah di Istana dan sambut kedatangan Kami dari seluruh pelosok Negeri. Jangan berani coba-coba halangi orang-orang dan pasukan Jihad Kami, bus-bus, KA-kapal-pesawat udara, mobil-mobil pribadi dan sebagian berjalan kaki. Kalian halangi, pasti bentrok fisik yang akan terjadi.”

“Jangan pernah samakan aksi Kami sekarang ini dengan aksi-aksi damai sebelumnya, karena Kami siap korbankan jiwa raga, bahkan nyawa. Insya’ Allah syahid bagi Kami membela al haq dan membela Al Islam yang selama ini kalian intimidasi, dzolimi, persekusi.”

“Urat takut Kami sudah tiada, darah pun siap Kami korbankan, asalkan anak cucu kami dan NKRI ini selamat dari Hegemoni New Imperialis,” tegasnya. Petisi Jihad yang disampaikan Relawan 02 jangan pernah diremehkan, terutama oleh capres petahana Jokowi.

“Wargaku wis mendidih sampai-sampai khotbah Jum’at isine kecurangan pemilu dan ganti presiden,” ujar seorang warga Jakarta kepada Pepnews.com. Hentikan kecurangan jika tidak ingin menimbulkan korban rakyat jelata lagi!

Cukup sudah, hingga Selasa, 7 Mei 2019, setidaknya sudah ada 554 yang menjadi korban meninggal dunia terkait Pilpres 2019. Terdiri dari petugas KPPS 440 orang, Panwaslu 92 orang, Polisi 22 orang. Itulah pesan dari Langit.

People Power

Rakyat Indonesia sebenarnya tidak ingin sampai terjadi people power jika saja pemerintah dan KPU berlaku jujur dengan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2019 lalu. Apalagi ternyata kecurangan-kecurangan itu sudah diketahui rakyat.  

Akhirnya, mereka merasa, suaranya dirampok oleh “penjahat demokrasi”. Mereka sudah tahu bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019. Rakyat Indonesia yang sudah IT minded dan melek medsos tentunya juga banyak tahu soal ini.

Slamet Urip dalam tulisannya di Repelita.com menyebut, “Situasi Indonesia Mirip Pilpres Filipina 1996, Kecurangan Picu People Power!” Berawal dari Pilpres Filipina yang digelar pada 7 Februari 1986.

Capres oposisi Nyonya Corazon (Cory) Acquino melawan petahana Ferdinand Marcos. Hasilnya sang petahana “dimenangkan” oleh KPU Filipina (COMELEC).

Tapi, Gerakan Nasional Untuk Pemilu Bebas (NAMFREL), sebuah organisasi independen melakukan penghitungan suara tidak resmi, justru menyatakan oposisi sebagai pemenang dengan suara 7,835,070 melawan petahana yang hanya mengantongi 7,053,068 suara.

Berbagai laporan kecurangan pun mengemuka di berbagai media, 35 teknisi komputer dari KPU mundur, karena tidak mau mencurangi hasil pilpres untuk menguntungkan petahana.

Peristiwa ini menyulut kobaran api demonstrasi anti pemerintah. Rakyat pun turun ke jalan memprotes kecurangan yang membuat: Ibukota Manila praktis lumpuh selama empat hari (22-25 Februari 1986).

Berawal dari jumlah demonstran yang hanya ribuan, kemudian berlipat menjadi ratusan ribu dan terus bertambah, hingga diperkirakan mencapai 2 juta orang ikut dalam aksi gerakan sipil tanpa senjata, yang kemudian dikenal sebagai gerakan People Power .

Berbagai cara digunakan oleh rezim untuk membubarkan aksi massa, seperti menempatkan para sniper dan serangan badai gas air mata, namun massa tetap tidak bergeming. Akhirnya pada 25 Februari 1986 malam, Marcos menyerah.

Ia dan keluarganya kemudian terbang dan mengasingkan diri ke Hawaii, AS. Pemimpin oposisi Corazon Acquino pun dilantik sebagai Presiden Filipina melalui sebuah upacara sederhana di Club Filipino.

Sebuah club yang jaraknya sekitar 1 km dari jalan tempat pusat berkumpulnya massa. Situasi di Indonesia mirip. Namun, apakah People Power pasca 22 Mei lebih dahsyat dari Philipina ⁉ Kita tunggu saja episode berikutnya. 

Kita sebagai rakyat jelata tentunya tidak berkehendak akan terjadinya people power seperti di Filipila itu. Sebab, yang bakal menjadi korban nanti dipastikan adalah rakyat. Apalagi, aparat keamanan seperti Polri siap bertindak tegas.

Segala “mesin perang” milik Polri pun sudah disiapkan di sekitar kantor KPU di Jakarta guna antisipasi gerakan people power yang dimotori politisi senior PAN Amien Rais bersama para ulama dan habaib ini yang menilai KPU tidak jujur.

Baca Juga: Prabowo dalam Perangkap "Setan Gundul"

Bahwa dalam hitungan di luar lembaga KPU, terutama lembaga independen, suara paslon 02 Prabowo – Sandi jauh lebih unggul daripada paslon 01 Jokowi – Ma’ruf. Makanya, Prabowo berani declare kemenangan.

Dulu, @Prabowo difitnah, sekarang mau difitnah lagi. Bahkan dengan tujuan yang lebih kejam. Segala peluru kotor akan mereka pakai. Mereka takut jenderal ksatria ini berkuasa karena ia terlalu tahu siapa mereka. Padahal santai aja, ksatria tidak akan balas dendam.

Penyingkiran @Prabowo kali ini akan gagal. “Dia akan dilantik menjadi Presiden RI ke-8,” tulis twiter Fahri Hamzah. Dari dulu dia dipanggil 08. Insya Allah ini akan jadi kenyataan. Dia akan memimpin dengan adil dan bijaksana, dia akan menjaga persatuan dan rekonsiliasi.

Dalam twitnya, ia mengajak para jenderal kembali ke belakang @Prabowo. Jangan bohongi diri sendiri. Permainan sudah selesai, kepalsuan ini jangan diteruskan. Ini saatnya bersatu membangun negeri, menjaga NKRI dan menjaga ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.

Para jenderal yang dimaksud Fahri Hamzah tentunya mereka yang selama ini selalu berupaya menggagalkan Prabowo setiap kali ikut kontestasi Pilpres.

Siapa musuh politik Prabowo yang sebenarnya? Akan saya ungkap dalam tulisan berikutnya.

***